Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. SUARA.COM

JAKARTA (Lampungpro.co): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan di Indonesia berasal dari utang yang diterbitkan pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan untuk pembangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) tahap 1 dan 2 yang melalui instrumen pembiayaan APBN menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Namanya Syariah tapi tetap hutang. Artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah. Instrumennya didesain sesuai prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik," kata Sri Mulyani di acara 'Ground Breaking Ceremony The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase 2' yang dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Senin (23/1/2023).

"Itu yang namanya upaya keuangan negara untuk membangun umat seluruh masyarakat Indonesia terutama para generasi mudanya agar mereka terus maju, menjadi generasi-generasi yang terus bisa mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia," tambahnya.

Lebih Lanjut, dia juga menyebut bahwa terdapat beberapa universitas islam negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Di antaranya berasal dari Saudi Fund for development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp7,3 triliun. Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp2,75 triliun, itu artinya yang tidak aktif itu sudah dibayar kembali.

"Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN Mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara, terangnya.

Namun, pembiayaan pembangunan yang terbesar tentunya berasal dari APBN yang mencapai hingga Rp9,6 triliun. Melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS). Dana ini digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 proyek. Kami di Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan," kata Sri Mulyani. (***)

Editor: Amiruddin Sormin

�