Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung Sidik Efendi | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, menanggapi positif hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendidikan dasar tanpa biaya, berlaku bagi peserta didik di sekolah negeri maupun swasta.

Sidik Efendi menilai, putusan tersebut merupakan langkah konstitusional yang berpihak pada hak asasi warga negara. Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa perhitungan fiskal yang matang.

Sidik Efendi mengatakan, pihaknya turut menekankan kebijakan tersebut, menyentuh langsung pada aspek pelayanan publik yang selama ini belum merata, namun juga menyimpan risiko tinggi jika tidak diiringi peta jalan dan dukungan anggaran yang jelas.

"Putusan MK adalah amanat konstitusi yang harus kita hormati, namun tidak berarti semua biaya pendidikan di sekolah swasta bisa langsung dihapuskan. Jadi harus ada tahapan, kebijakan transisional, dan alokasi fiskal yang mendukung," kata Sidik Efendi dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

Menurut Sidik, dalam konteks Bandar Lampung, sekolah swasta selama ini berperan besar sebagai pelengkap sistem pendidikan dasar.

Sebab menurutnya, tidak semua wilayah memiliki sekolah negeri yang cukup untuk menampung seluruh anak usia sekolah, bahkan disejumlah kelurahan padat penduduk, sekolah swasta menjadi satu-satunya pilihan warga.

"Banyak sekolah swasta yang justru menampung siswa dari keluarga ekonomi lemah. Ini kalau tiba-tiba mereka diwajibkan gratis tanpa dukungan operasional, bisa bangkrut dan ini yang harus dipikirkan," ujar Sidik Efendi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung, proporsi siswa SD dan SMP yang bersekolah di lembaga swasta di Bandar Lampung masih signifikan.