Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung Sidik Efendi | Ist/Lampungpro.co

"Oleh karenanya, jika pemerintah tidak cermat merespons putusan MK ini, justru bisa timbul ketimpangan baru dan kerugian bagi masyarakat," ungkap Sidik Efendi.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, Sidik mengusulkan agar kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta direspons dengan kebijakan transisional yang cerdas dan terukur.

Ia menyarankan beberapa langkah yang menurutnya perlu segera dipikirkan meliputi pemetaan sekolah swasta yang menjalankan fungsi sosial dan berada di wilayah dengan keterbatasan sekolah negeri

Lalu bantuan operasional atau subsidi berbasis jumlah siswa dari keluarga kurang mampu, hingga pengembangan kemitraan formal antara pemerintah daerah dan sekolah swasta, dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Sidik juga mengingatkan, daerah tidak bisa menanggung beban ini sendirian, terutama daerah dengan keterbatasan fiskal seperti di wilayah Bandar Lampung.

"Butuh campur tangan pemerintah pusat, dalam bentuk peningkatan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan dan skema khusus, seperti voucher pendidikan atau bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi untuk sekolah swasta, jangan sampai beban besar ini dilempar ke APBD kota," tambah Sidik Efendi.

Anggota Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung ini juga menyebut, kebijakan pendidikan tidak boleh dilepaskan dari kenyataan anggaran, keberagaman kondisi daerah, dan menyamakan semua daerah dalam satu pola tanpa fleksibilitas justru dapat menciptakan masalah baru.