Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Saat Rapat Bersama | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari menegaskan, pihaknya saat ini sudah membentuk empat panitia khusus (Pansus), setelah mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi.

Pandangan umum fraksi tersebut dalam rangka memberikan tanggapan, masukan, untuk kesempurnaan atau pengayaan materi, yang akan dibahas oleh empat Pansus yang sudah dibentuk DPRD Lampung.

Menurut Ririn Kuswantari, empat Pansus tersebut terkait Raperda tentang LHP BPK RI tentang belanja modal Pemprov Lampung tahun 2022. Kemudian perubahan perda BUMD PT. Lampung Jasa Utama (LJU) untuk memasukkan anak usaha Lampung Energi Berjaya.

Kemudian Perda tentang RT RW khususnya zonasi di wilayah pesisir, terakhir ada terkait Raperda tantang retribusi dan pajak daerah, kata Ririn Kuswantari saat diwawancarai, Rabu (15/2/2023).

Ririn berharap, teman-teman dari fraksi di DPRD Lampung yang sudah menyampaikan pandangan umumnya dan telah disampaikan oleh Gubernur Lampung melalui Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Pandangan umum dari fraksi ini, akan menjadi bahan serta masukan untuk melakukan pengawasan dan melanjutkan pada tahap berikutnya," ujar Ririn.

Sementara untuk dua Raperda yang diutamakan yakni perubahan PT. LJU dan LHP BPK, yang akan di paripurnakan pada awal Maret 2023.

Sementara itu untuk Raperda lainnya, anggota Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, jika tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan membutuhkan pembahasan yang sangat luas, serta melibatkan stakeholder terkait. (***)

Editor : Febri Arianto