BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Wakil Wali Kota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar meminta para pengembang di wilayah kerjanya melaporkan jika ada oknum mempersulit perizinan. Menurut Yusuf Kohar, pemerintah memiliki prosedur perizinan perumahan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

"Terlebih pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mohon laporkan ke saya jika ada yang mempersulit izinnya agar ditindaklanjuti. Pembangunan perumahan ini sebenarnya kewajiban pemerintah, namun pemerintah tidak akan sanggup membangun seluruh rumah bagi warganya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan karpet merah bagi pengembang MBR," kata Yusuf Kohar, ketika memberi kata sambutan pembukaan REI Expo 2017, di Hall Chandra Superstore, Bandar Lampung, Selasa (28//3/2017) malam.

Menurut Yusuf Kohar, Pemkot Bandar Lampung telah menyederhanakan izin pembangunan perumahan merujuk pada Inpres No.3/2016. Perizinan perumahan yang semula 981 hari, kini cukup 44 hari kerja. "Jadi, saya minta betul pengembang jangan takut melaporkan jika menemukan ada penyimpangan perizinan di lapangan. Namun saya juga meminta pengembang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan karena punya izin lengkap, malah merusak lingkungan," Yusuf Kohar.'

Masalah perizinan termasuk yang disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Lampung Sunaryo Mustopo. Dalam sambutannya, Sunaryo meminta pemerintah memberikan perizinan yang murah, cepat, dan tepat waktu. "Kami berharap pemerintah dan stakeholder lain bersinergi membangunan kebersamaan dalam rangka turut menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan sejuta rumah," kata Sunaryo. (PRO1)