Plang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

KRUI (Lampungpro.co) : Harapan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat untuk memiliki layanan dokter spesialis jiwa di daerah sendiri hingga kini masih belum terwujud. Kondisi tersebut membuat banyak pasien gangguan jiwa dan keluarganya harus menempuh perjalanan jauh ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung demi mendapatkan pengobatan dan obat rutin.

Jarak tempuh dari Krui menuju Bandar Lampung yang mencapai lebih dari 200 kilometer menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi keluarga pasien yang harus melakukan perjalanan secara berkala.

Meski biaya pengobatan sebagian besar telah ditanggung melalui program BPJS Kesehatan, pengeluaran untuk transportasi dan kebutuhan selama perjalanan dinilai cukup memberatkan.

Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan dokter spesialis jiwa di RSUD KH Muhammad Thohir agar pasien tidak lagi harus dirujuk ke Bandar Lampung untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.

Dari informasi yang dihimpun, di Kecamatan Pesisir Tengah saja terdapat sekitar 50 warga yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Jumlah tersebut belum termasuk pasien lain dari 10 kecamatan lain di Kabupaten Pesisir Barat yang juga membutuhkan pengobatan dan pendampingan rutin.

Kondisi itu membuat kebutuhan layanan kesehatan jiwa di daerah tersebut semakin mendesak.

Masyarakat berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Selain menghadirkan dokter spesialis jiwa, warga juga berharap ketersediaan obat-obatan untuk pasien gangguan mental dapat disiapkan langsung di RSUD setempat sehingga pasien tidak lagi kesulitan mendapatkan akses pengobatan.

Harapan masyarakat itu dinilai bukan sesuatu yang berlebihan. Sebab sebelumnya Ketua Ahmad Muzani bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengunjungi RSUD KH Muhammad Thohir dalam kegiatan groundbreaking Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) peningkatan kualitas rumah sakit pada 8 Mei 2025 lalu.

Warga berharap pembangunan dan peningkatan layanan rumah sakit tersebut juga mencakup pelayanan kesehatan jiwa yang selama ini masih minim di wilayah Pesisir Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Septono, mengatakan keberadaan dokter spesialis jiwa di rumah sakit umum memang bukan layanan wajib.

Menurutnya, keterbatasan jumlah dokter spesialis jiwa di Provinsi Lampung juga menjadi kendala utama.

“Kalau rumah sakit umum memang bukan layanan wajib ada dokter spesialis jiwa. Di Lampung sendiri jumlah dokter jiwa sangat terbatas, mungkin hanya tiga atau empat orang,” ujar Septono saat dihubungi, Rabu (13/5/2026).

Ia mengakui hingga saat ini pasien gangguan jiwa di Pesisir Barat masih harus dirujuk ke RSJ Provinsi Lampung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan obat rutin.

Meski demikian, pelayanan dasar tetap dilakukan melalui puskesmas yang tersebar di wilayah Pesisir Barat.

“Kalau dari Dinas Kesehatan, pelayanan dasar tetap ada di puskesmas. Setelah dilakukan deteksi dan penanganan awal, pasien akan dirujuk ke RSJ Provinsi Lampung,” jelasnya.

Menurut Septono, puskesmas hanya dapat menangani pasien dalam kondisi tertentu dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk terapi lanjutan dan pengobatan rutin tetap harus dilakukan di rumah sakit jiwa.

Terkait jumlah pasti warga yang mengalami gangguan kejiwaan dan membutuhkan pengobatan rutin, Septono mengaku masih akan melakukan pengecekan data lebih lanjut.

“Nanti saya lihat kembali datanya,” katanya.

Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya layanan kesehatan jiwa di sejumlah daerah di Lampung, khususnya wilayah pesisir yang memiliki akses jauh dari pusat pelayanan kesehatan provinsi. Warga berharap ke depan pemerintah dapat menghadirkan layanan kesehatan mental yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (***)
Editor : Sandy,
Pewarta : Suwari,