BOGOR (Lampungpro.com): Indonesia harus memperkuat pertahanan keamanannya, karena ancaman terhadap negara saat ini sudah berubah dan beragam.�Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Wiranto�dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).�

Menurut Politisi Partai Hanura ini, perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin kritis, melalui penggunaan internet. Kondisi itu perlu diwaspadai, karena pola ancaman juga ikut berubah seiring perubahan zaman.�

Ia mengatakan pada saat menjabat sebagai Menkopolkam di era Presiden Soeharto, situasi keamanan di negara berbeda dengan era sekarang saat dirinya menjabat sebagai Makopolhukam.�"Ada perbedaan indikator, contohnya pengguna handphone di Indonesia dulu hanya 23 juta, tapi sekarang ada 340 juta. Padahal jumlah penduduk hanya 230 juta jiwa," kata dia.

Menurut Wiranto, perkembangan teknologi di masyarakat membuat tugas Menkopolhukam menjadi lenih banyak. Karena, urusan politik, hukum dan keamanan berhubungan langsung dengan individu manusia.�Fenomena saat ini, lanjutnya, media sosial yang bebas digunakan membuatnya sulit dilacak.�

Wiranto menyebutkan, dalam konstelasi global, setiap negara melakukan kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral dan konteks lainnya.�"Secara formal setiap negara melakukan kerja sama, tapi apakah kerja sama itu tulus dan total," kata Wiranto.�

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, dalam pertemuan tingkat Asean menyampaikan walau secara formal mereka menjalin kerja sama, tetapi setiap negara saling bersaing untuk mengamankan dan melindungi warga negaranya.

"Hubungan antar negara esensinya adalah persaingan. Negara harus melihat ancaman itu ada, tidak ada yang tidak ancaman. Ancaman terhadap negara ditentukan banyak faktor, banyak jurusan yang mengancam keselamatan negara," kata dia.�

Lebih lanjut ia mengatakan, hakekat ketika ancaman datang, negara sudah bertindak melakukan operasi intelijen, lalu mengantisipasi dengan operasi Yuda. Dikatakannya, sistem pertahanan Indonesia harus berubah semakin kuat. Belajar dari pengalaman perang melawan penjajahan, saat awal terbentuknya TNI, banyak warga yang ikut berperang tetapi tidak dapat tertampung sebagai tentara nasional karena terbatasnya sarana prasarana. (*/PRO2)