Resminya, jabatannya adalah Asisten II Sekretaris Provinsi Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Namun sejak Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) 6 November 2015, tugas Adeham berubah total.

Tugasnya tidak lagi fokus pada monitor dan sinkroninasi pembangunan bidang ekonomi, tapi JTTS, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Dalam berbagai kesempatan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyebutkan, kini 85% tugas Adeham tersita mengurus jalan tol. "Saya maklum, karena itu penugasan khusus," kata Gubernur Ridho.

Mantan Kepala Biro Humas Pemprov Lampung ini memang jadi mata dan telinga Gubernur untuk urusan JTTS. Maklum, jabatannya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS, membuat Adeham selalu berada di pusaran berbagai perkembangan JTTS.

Bahkan ketika Adeham ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Bupati Tulang Bawang Barat pad 28 Oktober 2016, tugasnya pun tetap lebih banyak mengurusi JTTS. "Kementerian Pekerjaan Umum itu cuma menugaskan dua pejabat di Lampung, selebihnya kita yang bergerak di lapangan. Mudah-mudahan kelak setelah pensiun saya masih dapat melewati jalan tol ini," kata Adeham.

Tugas terberat, kata Adeham, ketika menghadapi sengketa pembebasan tanah. Tak jarang, dia harus berhadapan dengan massa dan yang mengaku-ngaku punya tanah. Namun berbekal sabar dan pengalaman bertahun-tahun jadi pamong, Adeham dapat membereskan satu persatu masalah tanah itu. Apalagi, JTTS ditenggat harus beroperasi Juni 2018 sebelum Asian Games berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan.

"Kami ini kebagian repotnya aja. Tapi ini demi kepentingan semua. Kita bersyukur ada jalan tol di Lampung dan ini harus dibantu sampai benar-benar beroperasi," kata Adeham. (PRO1)