Masyarakat Dipasena saat ikut bergotong royong memasang tiang listrik. LAMPUNGPRO.CO/P3UW LAMPUNG

Bertahun-tahun berkonflik dengan perusahaan yang nyaris tanpa kehadiran negara. Atas kesadaran kedua belah pihak, pada 2017 perusahaan inti PT AWS dan petambak melalui organisasi petambak Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah (P3UW) Lampung, berdamai.

Inti dari perdamaian itu, hutang piutang kedua belah pihak baik perusahaan maupun petambak akibat perjanjian kerjasama kemitraan dihapuskan. Sertifikat hak milik petambak akan dibagikan, dan persoalan hukum yang terjadi selama konflik berlangsung dihentikan. 

Kemudian, seluruh fasilitas sosial dan umum milik perusahaan dipinjam pakaikan kepada pemerintahan desa. Seluruh fasilitas budidaya dipinjamkan kepada P3UW dan perusahaan diperkenankan untuk melakukan bisnis di wilayah pertambakan Dipasena dengan mekanisme pasar bebas tanpa monopoli.

Dampak positif dari perdamaian itu adalah kepastian dan ketenangan dalam usaha para pihak di Dipasena. Lebih dari itu memudahkan negara hadir dan mengintervensi kegiatan dan kebutuhan dasar petambak Dipasena sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, hak dasar mendapatkan rasa aman, hak mendapatkan penerangan listrik, kesehatan, pendidikan, komunikasi informasi, dan sarana transportasi.

Akibat perdamain inilah PLN diberikan akses untuk menjangkau rakyat Indonesia di Bumi Dipasena. Lebih dari 16 kali Ketua P3UW ikut rapat baik di Kementerian ESDM, Menko Maritim, Kemmentrian Keluatan dan Perikanan. Semuanya membahasPLN ke Dipasena, itu menunjukan Presiden Jokowi serius mengaliri listrik PLN ke Dipasena.

Terbukti dua tahun terkahir PT PLN siang malam bekerja. Walau ditargetkan akhir 2019, tiga dari delapan kampung terang sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya.