Antisipasi pencegahan

JAKARTA (Lampro): Pemerintah menyampaikan sejumlah langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2017 meliputi soal anggaran, mobilisasi sumber daya manusia, dan penegakan hukum.

"Pertama, diharapkan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dapat mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk pecegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1/2017).

Wiranto menyampaikan hal itu dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Permintaan Wiranto itu disampaikan karena berdasarkan evaluasi penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2016 terdapat hambatan penggunaan APBD oleh pemerintah daerah. Terutama untuk menggerakkan satuan tugas (satgas) dan instansi daerah karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Permendagri itu disebutkan penggunaan dana itu hanya boleh saat tanggap darurat sedangkan sebelum tanggap darurat belum dapat digunakan.

"Kedua, agar Mendagri merevisi Permendagri No 21/2011 tentang Pedoman Keuangan Negara. Sehingga, Pemda dapat menggunakan anggaran sejak tahapan pencegahan dan bukan hanya saat darurat," tambah Wiranto.

Butir ketiga, gubernur, bupati, wali kota diharapkan dapat mengedukasi dan membantu masyarakat dalam menggunakan lahan tanpa bakar.

"Keempat, mendorong pengusaha untuk menaati perundangan yang mewajibkan pembukaan lahan tanpa bakar. Dan, kelima mengarahkan aparat penegak hukum mengawasi dan menindak tegas kepada pelanggar hukum," tambah Wiranto.

Sedangkan mengenai hasil evaluasi pencegahan kebakaran hutan pada 2016, Wiranto mengaku bahwa ada penurunan titik panas (hot spot).

Menurut dia, berdasarkan pemantauan satelit NOAA, jumlah hot spot turun sebesar 82,14 persen. Sedangkan berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua jumlah hot spot turun 94,58 persen cukup besar.

Luas area kebakaran gambut dan bukan gambut 83,21 persen. Kebakaran hutan 2016 juga tidak berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan politik secara nasional maupun regional tidak seperti pada 2015," ungkap Wiranto.

Menurut Wiranto, jumlah hari status tanggap darurat pada 2016 adalah nol hari, turun jauh dibanding 150 hari pada 2015. Apalagi ada peningkatan partisipasi dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk tidak melakukan pembakaran dalam melakukan pengolahan lahan.

Kondisi itu antara lain tercapai karena didukung iklim La Nina yang memperpajang musim hujan di beberapa kawasan pada 2016.

Wiranto juga mencatat sejumlah kendala dalam pencegahan kebakaran hutan pada 2016. Selain belum adanya anggaran khusus yang secara tegas dapat digunakan untuk pencegahan dan pengadaan sarana prasarana yang memadai.

"Masyarakat juga belum bisa menggunakan teknologi lahan tanpa bakar karena membutuhkan biaya tinggi. Selanjutnya di beberapa daerah dengan kurangnya penjelasan kepada masyarakat, petugas masih mengalami penolakan dari masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan mereka," tambah Wiranto.

Saat ini, kata dia, sudah dibangun sekat kanal yang berfungsi sebagai tempat penyediaan air di lahan gambut sebanyak 15.410 unit, embung 2.581 unit, sumur bor 516 unit, alat pemadam darat dan udara melalui water bombing dan hujan buatan.

Menurut Wiranto, BMKG memperdiksi iklim pada 2017 akan lebih kering dibanding pada 2016. Sehingga, diperlukan peningkatan pencegahan secara dini dengan menetapkan posko pencegahan dini di tingkat pusat, provinsi, kabupaten bahkan ke desa-desa. (*)