Menurut Soma, perbandingan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran. Anggaran lebih condong pada program yang berdampak besar secara politik, ketimbang kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam kondisi nyata.
“Wisata Rohani memang lebih kuat implikasi politiknya dibandingkan kebijakan dasar lainnya,” katanya.
Ia pun mendorong agar kepala daerah lebih bijak dalam menggeser orientasi anggaran, dari kepentingan politik menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Perlu ada reformasi anggaran, penataan ulang yang lebih rinci, agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung pada kepentingan publik,” ujar Soma.
Menurutnya, transparansi hasil kebijakan juga penting ditunjukkan kepada publik, misalnya dengan berkurangnya titik banjir atau menurunnya angka stunting sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
“Dari situ publik bisa menilai, seberapa penting Wisata Rohani dalam konteks kebijakan publik dan sejauh mana kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan daerah,” kata dia.
Oleh karena itu, Soma menekankan perlunya keterbukaan pemerintah terkait urgensi dan manfaat anggaran Wisata Rohani.
Berikan Komentar
Bandar Lampung
794
Lampung Selatan
891
Bandar Lampung
805
Kominfo Lampung
848
3325
28-Mar-2026
794
08-Mar-2026
891
08-Mar-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia