Dokumentasi DPRD Lampung Selatan | Lampungpro.co/Ist

KALIANDA (Lampungpro.co) : Andi Apriyanto anggota DPRD Lampung Selatan menyoroti pengrekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) khususnya pada guru Kabupaten Lamsel pada tahun 2022.

Hal itu diutarakannya pada pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun 2022.

"Carut marut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) khususnya guru di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 yang hanya menerima 70 formasi dari 797 guru lulus passing grade menjadi perhatian khusus dari Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan," kata Andi Apriyanto, Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang peraturan Mentri PAN RB nomor 20 Tahun 2022, bahwa guru lulus passing grade tahun 2021 sebagai prioritas 1 atau tanpa Tes.

Dari 797 orang Guru lulus Passing Grade hanya 70 orang yang masuk Formasi, sehingga menyisakan 727 Guru lulus Passing Grade yang tidak mendapatkan formasi," ujarnya.

Kemudian, ia menerangkan, jika alasan tidak adanya anggaran harus menjadi evaluasi bersama terkait pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022, bahwa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya salah satunya diperuntukan untuk penggajian Formasi PPPK.

Oleh karena itu akan menjadi catatan Frakasi PKS dan akan kami perdalam ditingkat pembahasan Pansus," tandasnya.

Selain itu, menyebutkan bahwa fraksi PKS juga mencermati tentang minimnya realisasi pokir DPRD dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dari 12 Pokir per anggota DPRD hanya terealisasi 1 atau dua Pokir, bahkan beberapa anggota DPRD Pokirnya tidak terealisasi (Nol persen)," ungkapnya.

Dijelaskannya, pokir merupakan Amanah undang -undang nomor 32 tahun 2015 pasal 58 yang menyebutkan anggota DPRD bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 78 ayat 2 dan 3 bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kegiatan di APBD.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pada penjabaran semangat gotong royong.

Sehingga hal ini bisa berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif," katanya.

Disisi lain, fraksi PKS juga mencermati perencanaan dan realisasi pembangunan bidang insfrastruktur di APBD Tahun anggaran 2022.

Dimana Anggaran PUPR sebesar Rp331.059.202.031 Atau sebesar 14,6 %, dari Total APBD sebesar 2,265 Triliyun dan diperparah dengan terjadinya silpa 8,96 %, tidak sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 bahwa penggunaan dana Transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum diarahkan penggunaannya untuk insfratruktur minimal sebesar 25 %. Sehingga Misi ketiga Bupati tentang Pembangunan Insfratruktur semakin berat tercapai," terangnya.

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Lampung Selatan Ta -2022 itu dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan Hendriy Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto, Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari, dan dihadiri Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto beserta jajarannya dan anggota DPRD Lampung Selatan yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat. (rls)