Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela | Lampungpro.co/Dok Kominfo

"Tantangan ke depan dalam penurunan stunting semakin berat, jika tidak diikuti dengan peningkatan kinerja, tidak hanya business as usual, tapi memang konkret menyasar masyarakat, menyasar anak-anak kita sehingga stunting ini bisa menurun sesuai target yang ditentukan," ujar Jihan Nurlela.

Menurut Jihan, peningkatan prevalensi stunting di kabupaten/kota dipicu oleh lemahnya tata kelola, minimnya anggaran, kurangnya komitmen, dan terbatasnya data. Intervensi spesifik seperti ASI eksklusif, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), pemeriksaan anemia, gizi ibu hamil KEK, layanan ANC, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan MP ASI juga masih belum optimal.

Selain itu, intervensi sensitif seperti perbaikan air minum dan sanitasi, pemberdayaan orang tua seperti program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), diharapkan dapat terus dioptimalkan dan diterapkan di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan arahan Kemendagri pada 15 April 2025 lalu, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan strategi nasional penurunan stunting dengan lima pilar dan delapan aksi konvergensi.

Selanjutnya, akan diterapkan strategi baru Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dengan enam pilar, sebagaimana tercantum dalam draft revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta tetap melaksanakan penilaian kinerja delapan aksi konvergensi di tahun 2024, sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberi apresiasi atas pelaksanaan delapan aksi konvergensi oleh pemerintah kabupaten/kota.