BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com):�Muncul kekhawatiran soal aktivitas polisi yang berpatroli siber di grup-grup WhatsApp (WA) untuk mendapatkan konten hoax. Pemantauan ke grup WA ini menuai kritik. Patroli grup WA itu dinilai sebagai kebijakan antidemokrasi.
Kritikan disampaikan oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menilai patroli grup WA mengganggu privasi, inkonstitusional, bisa dituntut, dan berpotensi menuai tudingan otoriter.
"Saya pikir tindakan seperti ini adalah tindakan pemerintah antidemokrasi. Men-detect grup WA kemudian ruang privasi warga negara. Itu adalah tindakan-tindakan antidemokrasi, bahkan bertentangan dengan UUD '45," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).
Isu patroli siber grup WA ini diawali oleh penjelasan Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo. Latar belakang patroli siber ini yaitu adanya perubahan media penyebaran hoax. Semula, penyebaran hoax dilakukan via media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Sekarang, penyebaran hoax terjadi lewat grup-grup WA. Penyebaran hoax lewat grup WA berlangsung lebih cepat tanpa terdeteksi.
"Direktorat Siber melakukan patroli cyber ke grup-grup yang sudah terindikasi menyebarkan konten-konten hoax," ujar Kombes Rickynaldo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).
Soal privasi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan keamanan negara lebih utama. Patroli siber oleh polisi ke grup-grup WA dinilainya wajar. Semua itu demi keamanan negara.
"Kalau kita berpikir untuk keamanan negara, nyawa saja kita berikan, apalagi sekadar privasi, kan begitu. Jadi, dalam konteks yang lebih luas kita lihat lebih baik," ujar Moeldoko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Moeldoko menyatakan patroli siber itu tidak represif. Soalnya, patroli siber itu dijalankan untuk mewujudkan keamanan negara. Negara tak boleh ragu-ragu mengamankan negara.
Berikan Komentar
Sebagai salah satu warga Bandar Lampung yang jadi korban...
4138
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia