Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak bisa lagi dilakukan secara biasa atau sekadar rutinitas program seremonial.

"Diperlukan respons kebijakan yang lebih kuat, sistematis, dan berdampak nyata agar mampu menekan angka kasus baru serta mencegah persoalan serupa terus berulang," tegas Asroni.

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi preventif, memperluas cakupan deteksi dini, serta memastikan kesinambungan terapi antiretroviral (ARV) bagi pasien.

Selain itu, edukasi publik harus dibangun secara efektif dan berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS.

Asroni juga menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab teknis Dinas Kesehatan semata. Persoalan ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan lintas sektor.

“Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS adalah tanggung jawab kolektif pemerintah daerah. Harus ada integrasi dengan sektor pendidikan, sosial, kepemudaan, hingga pendekatan berbasis komunitas,” ujar Asroni.

Komisi IV DPRD, lanjut Asroni, berkomitmen memperketat pengawasan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS.