Dermaga internasional Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. LAMPUNGPRO.CO/PELINDO

Kontan, kebijakan 'ugal-ugalan' Kementerian Perdagangan ini membuat galau membuat pelaku sawit dari hulu ke hilir dan tujuan pemerintah stabilkan harga tidak akan tercapai. Bahkan, gegara kebijakan itu, beberapa industri terkait terpaksa tutup pabrik. Misalnya, produsen oleokimia yang tidak terkait langsung dengan CPO dan olein ikut kena imbas harus DMO.

Pada titik itulah, kita wajib curiga dengan 'pat gulipat' permainan minyak goreng di Lampung. Faktornya, punya pelabuhan internasional dan dermaga sendiri yang bisa kapan pun ekspor ke mancanegara memakai dokumen 'aspal. 

Kecurigaan itu makin kental, tatkala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung meminta perusahaan memenuhi kebutuhan minyak goreng lokal dari kuota 20% volume ekspor minyak di setiap perusahaan. Kepala Disperindag Provinsi Lampung, Elvira Umihani, sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (18/2/2022) mengatakan, bagi perusahaan yang melakukan ekspor dan berlokasi di Lampung, memiliki kebun sawit, dan pekerjanya asal Lampung untuk menyalurkan 20% minyak bagi pemenuhan kebutuhan daerah.

Dia menjelaskan, hal tersebut diambil berdasarkan kebijakan DMO. Sehingga,  eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri 20% dari total volume ekspor masing-masing. 

Kebutuhan migor di Lampung diperkirakan mencapai 600 ribu liter per hari. Memang dengan produksi mencapai 100 ribu liter per hari hal tersebut masih jauh antara kebutuhan dan pasokan.

Oleh karena itu, kepada dinas dan instansi terkait wajib memeriksa dan memangau ekspor CPO dan olein dalam sebulan terakhir. Kalau ekspor masih jalan, dapat dipastikan mereka pakai DMO atau dokumen 'aspal'. 

Bisa saja ekspor CPO itu tidak hanya dari perusahaan yang ada di Lampung. Namun dari provinsi tetangga seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan yang produksi CPO-nya jauh lebih tinggi dari Lampung.