Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., saat meninjau sekolah yang mendapatkan revitalisasi | LAMPUNGPRO.CO/

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebijakan pemberian hibah dana dan aset kepada perguruan tinggi serta lembaga vertikal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menuai kritik.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai arah kebijakan tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah masih banyaknya persoalan mendasar di sektor pendidikan dasar.

Menurut Asroni, prioritas pembangunan seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak di tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang menjadi kewenangan langsung pemerintah kota.

“Seharusnya pembangunan sekolah bagi anak-anak kota ini menjadi prioritas utama. Jangan sampai anggaran besar justru dialihkan ke sektor lain, sementara kebutuhan dasar pendidikan masih banyak yang belum terpenuhi,” ujar Asroni, dalam rilisnya Sabtu (18/4/2026).

Asroni menegaskan, alokasi puluhan miliar rupiah untuk hibah ke perguruan tinggi perlu dikaji ulang. Pasalnya, masih terdapat wilayah di Bandar Lampung yang kekurangan fasilitas pendidikan, bahkan untuk jenjang paling dasar.

Salah satu contoh yang disorot adalah Kelurahan Kedaung. Kawasan padat penduduk itu disebut belum memiliki infrastruktur sekolah dasar yang memadai, sehingga akses pendidikan bagi anak-anak setempat menjadi terbatas.

“Kedaung ini wilayah padat, tapi akses ke sekolah dasar masih minim. Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak kesulitan mendapatkan pendidikan hanya karena fasilitasnya tidak tersedia,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD telah mengusulkan pembangunan satu unit sekolah dasar baru di wilayah tersebut. Usulan itu, menurut Asroni, sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.