Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., saat meninjau sekolah yang mendapatkan revitalisasi | LAMPUNGPRO.CO/

“Kami sudah berkoordinasi. Lahannya sedang disiapkan. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah kota untuk memasukkan pembangunan ini sebagai prioritas,” kata Asroni Paslah.

Di tengah dorongan pembangunan infrastruktur, DPRD juga menyoroti beban biaya pendidikan yang masih dirasakan masyarakat, khususnya di tingkat SMP.

Asroni mendorong penghapusan pungutan uang komite sekolah yang selama ini menjadi keluhan orang tua siswa.

Menurutnya, jika pungutan tersebut dihapus, maka pemerintah harus hadir dengan skema pembiayaan alternatif agar operasional sekolah tetap berjalan optimal.

“Kalau komite dihapus, harus ada pengganti. Jangan sampai sekolah kekurangan anggaran operasional,” ujarnya.

Asroni menjelaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat saat ini berkisar Rp1,3 juta per siswa per tahun. Sementara kebutuhan ideal operasional sekolah diperkirakan mencapai Rp2 juta per siswa per tahun.

Artinya, terdapat selisih yang harus ditanggung pemerintah daerah melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).