Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Penulis semula berniat menulis tentang Aza, jurnalis Garuda TV yang disebut dilarang meliput kegiatan Gubernur Lampung dan diminta menghapus rekaman hasil liputannya di The Canopy Lampung, 2 Oktober 2026.

Peristiwa itu kemudian ramai dibicarakan. Sejumlah awak media, termasuk jurnalis senior, menyampaikan simpati kepada Aza. Ada yang membahasnya di grup WhatsApp, media sosial, warung kopi, bahkan menuangkannya menjadi opini di media masing-masing.

Penulis pun sempat berpikir, ada persoalan serius yang perlu dijelaskan. Jika Aza memang sedang menjalankan tugas jurnalistik, apa dasar pelarangan tersebut? Jika memang ada aturan yang dilanggar, aturan apa?

Namun cerita ternyata belum selesai.

Belakangan, penulis mendapat informasi dari sumber awak media bahwa Aza disebut telah diberhentikan dari Garuda TV.

Penulis tentu bertanya-tanya. Apa dasar pemberhentiannya? Apakah berkaitan dengan peristiwa peliputan tersebut, atau ada persoalan lain yang tidak diketahui publik?

Pertanyaan itu bukan tuduhan. Sebab tanpa penjelasan dari pihak Garuda TV maupun Aza, kita tidak bisa memastikan hubungan antara kedua peristiwa tersebut.

Belum selesai rasa penasaran itu, muncul informasi lain yang jauh lebih mengejutkan: Aza disebut telah ditarik atau direkrut menjadi bagian dari Tim Media Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Jika informasi ini benar, tentu penulis ikut senang. Seseorang yang sebelumnya dikabarkan kehilangan pekerjaan ternyata mendapatkan kesempatan baru untuk melanjutkan karier.

Tetapi jujur, penulis juga sempat merasa seperti hampir kena prank.

Sebab beberapa hari sebelumnya, banyak orang sudah terlanjur mengambil posisi. Aza mendapat simpati, sementara tindakan Dina Puspa, yang disebut sebagai bagian dari tim media gubernur, menjadi sorotan.

Maklum, dunia media kadang bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.

Berita baru lima menit, opini sudah lima kilometer.

Informasi yang belum lengkap sudah menjadi bahan penilaian. Yang baru didengar kadang sudah berubah menjadi kesimpulan.

Padahal, satu informasi baru saja bisa membuat cara kita melihat cerita sebelumnya berubah.

Kalau benar Aza kini bergabung dengan Tim Media Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, maka polemik ini menjadi menarik. Bukan karena harus dicari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi karena posisi seseorang ternyata bisa berubah begitu cepat.

Dari luar lingkaran, kemudian masuk ke dalam lingkaran.

Penulis juga ingin memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, apabila benar kabar tersebut merupakan keputusan yang telah diketahui dan disetujuinya.

Setidaknya, jika benar demikian, ada kesempatan baru bagi Aza.

Namun apresiasi itu tidak berarti persoalan sebelumnya otomatis selesai.

Masuknya seseorang ke dalam tim media tidak serta-merta menjawab apa yang sebenarnya terjadi di The Canopy.

Pertanyaan tentang pelarangan liputan tetap penting: siapa yang melarang, dalam kapasitas apa, apa dasar larangannya, dan apakah benar ada permintaan untuk menghapus rekaman?

Begitu pula kita tidak bisa memastikan bahwa perekrutan Aza dimaksudkan untuk melindungi Dina, memberikan kompensasi kepada Aza, atau meredam polemik.

Tanpa penjelasan dari pihak yang mengambil keputusan, jangan kita sulap dugaan menjadi fakta.

Justru di sinilah kualitas pers diuji.

Ketika informasi baru muncul, wartawan harus berani memperbarui pandangannya. Tidak perlu mempertahankan pendapat lama hanya demi terlihat konsisten.

Dalam jurnalistik, yang harus dipertahankan bukan pendapat.

Yang harus dipertahankan adalah fakta.

Penulis juga tidak menyalahkan mereka yang sebelumnya memberikan simpati kepada Aza. Mereka bereaksi berdasarkan informasi yang tersedia saat itu. Jika kemudian ada informasi baru, ya informasi itu harus diperiksa kembali.

Dari cerita ini, penulis teringat sebuah plesetan:

Kalau ingin masuk lingkaran, kadang jangan mengetuk pintunya. Bikin orang di dalam lingkaran sadar bahwa kita ada di luar.

Apakah itu yang terjadi pada Aza? Penulis tidak tahu. Terlalu dini untuk menyimpulkan.

Tetapi dinamika seperti ini mengingatkan kita bahwa dalam komunikasi dan kekuasaan, posisi seseorang bisa berubah ketika keadaan berubah.

Karena itu, jika benar Aza bergabung dengan Tim Media Gubernur dan Wakil Gubernur, semoga ia dapat menjalankan tugas barunya secara profesional.

Dina pun tentu diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan komunikasi yang lebih baik dengan awak media.

Dan kepada Gubernur Lampung, publik tentu berharap persoalan hubungan pemerintah dengan pers tidak hanya selesai karena keadaan berubah, tetapi juga melalui kejelasan aturan dan tata kelola komunikasi.

Sebab kalau memang ada aturan peliputan, sampaikan aturannya. Kalau ada area terbatas, jelaskan batasnya. Kalau wartawan keliru, sampaikan kekeliruannya. Kalau pihak pemerintah yang keliru, jangan alergi terhadap koreksi.

Pada akhirnya, penulis belajar satu hal:

Jangan terlalu cepat menjadi hakim dalam sebuah polemik. Informasi berikutnya bisa membuat kita harus duduk kembali di kursi terdakwa.

Dalam dunia yang penuh persepsi, yang terlihat seperti akhir cerita terkadang hanyalah pergantian babak.

Dalam dunia pesulap, penonton boleh terkejut.

Tetapi wartawan tidak boleh berhenti mencari tahu bagaimana trik itu bekerja.

Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk memastikan publik tetap bisa membedakan:

mana fakta, mana persepsi, mana opini, dan mana yang masih menjadi misteri.

Sebab yang paling berbahaya bukan ketika kita tidak tahu.

Yang lebih berbahaya adalah ketika kita merasa sudah tahu, padahal baru mendengar.

(Opini-EdAI)