Ilustrasi kasus SGC Lampung. LAMPUNGPRO.CO

Hubungan yang menguat ini memunculkan pertanyaan besar soal netralitas aparat dan konsistensi penegakan hukum. Kejaksaan Tinggi Lampung dikabarkan tengah mendalami indikasi keterlibatan mantan Gubernur Lampung dalam melindungi kepentingan korporasi ini.

Ironi di Balik Citra Sosial

Meski selama ini SGC tampil sebagai perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis lewat klinik-klinik di kawasan perusahaan, masyarakat tetap mempertanyakan konsistensi etika korporat. “Gulaku mungkin manis, tapi kalau dibaliknya penuh penindasan, itu pahit untuk rakyat Lampung,” ujar Diki Firmansyah dari Pematank.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Kejagung segera menetapkan pemilik SGC sebagai tersangka. Mereka juga mendesak agar KPK mengambil alih kasus ini demi menghindari intervensi kepentingan dan menjaga independensi penyidikan.

“Kami mendukung Kejagung, tapi jangan sampai kasus ini diseret ke arah kompromi kekuasaan,” kata Mulyono, koordinator Keramat Lampung.

Berdarsarkan analisis Lampungpro.co dari berbagai sumber, ironi SGC ini meliputi dugaan suap Rp50 miliar ke eks MA. Dilanjutkan penggeledahan rumah pemilik, belum ada tersangka dari korporasi.

Kemudian, masalah pajak dan izin penguasaan lahan melebihi HGU resmi, dugaan penggelapan pajak, pembakaran tebu tanpa pengawasan. Politik lokal berupa dugaan pembiayaan politik lewat jaringan kekuasaan di Lampung.