Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. bersama Kapolresta Bandar Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, dan Ketua Baznas Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Menurutnya, Komisi IV DPRD akan ikut mengawal sistem verifikasi penerima manfaat guna mencegah potensi penyalahgunaan program oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

“Komisi IV DPRD tentu akan mendorong agar pelaksanaan program ini memiliki mekanisme verifikasi dan sinkronisasi data yang baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses verifikasi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial hingga aparatur pemerintah di tingkat bawah agar bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan.

“Koordinasi dengan Dinas Sosial maupun aparatur pemerintah setempat sangat penting supaya program ini tepat sasaran dan akuntabel,” lanjut Mayang.

Pada tahap awal, program visum gratis tersebut diprioritaskan untuk warga Kota Bandar Lampung yang melapor melalui Polresta Bandar Lampung.

Mayang menjelaskan, korban tidak dapat langsung mengakses layanan visum gratis tanpa prosedur yang telah ditentukan. Nantinya, pihak kepolisian akan menerbitkan surat pengantar visum berdasarkan hasil verifikasi kondisi ekonomi korban.