Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. bersama Kapolresta Bandar Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, dan Ketua Baznas Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

“Polresta akan mengeluarkan surat pengantar visum berdasarkan hasil verifikasi bersama, baik dari Dinas Sosial maupun aparatur pemerintah setempat, untuk memastikan korban benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.

Menurut Mayang, langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, terutama korban kekerasan yang selama ini kesulitan mendapatkan perlindungan maksimal.

Ia berharap tidak ada lagi korban yang kehilangan akses keadilan hanya karena tidak mampu membayar biaya visum.

“Melalui mekanisme ini, kami berharap bantuan visum gratis benar-benar bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada korban yang kehilangan akses keadilan karena terkendala biaya,” ujar Mayang.

Program tersebut juga dinilai menjadi bentuk kolaborasi nyata antara legislatif, aparat penegak hukum, rumah sakit, dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan di Kota Bandar Lampung. (***)
Editor : Sandy,