BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar menjawab demo yang dilakukan oleh lurah ke kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Rabu (22/1/2020) pagi. Yusuf Kohar malah balik mengkritik lurah yang dianggapnya tak paham aturan.

Usai didemo, Yusuf Kohar malah mendatangi Ketua Forum Lurah Kota Bandar Lampung yang juga Lurah Tanjung Gading Rosbandi. Ia menanyakan perihal demo lurah terkait program keluarga harapan (PKH). Menurut Yusuf Kohar, PKH merupakan bantuan pusat yang disalurkan lewat Dinas Sosial (Dinsos), baik di tingkat Provinsi maupun kota, dalam hal ini dibawahi langsung oleh Kepala Daerah.

"Kalau untuk urusan PKH dan Rastra ini kan melalui Dinsos. Nah, Dinsos ini ditiap daerah dibawahi kepala daerah, di Bandar Lampung jelas dibawah Wali Kota. Perpanjangan tangan Wali Kota kan ada camat dan lurah. Itu yang kita pertanyakan," kata Yusuf Kohar, Rabu (22/1/2020).

Menjawab hal tersebut, Lurah Tanjung Gading Rosbandi mengaku bahwa tak pernah ada kordinasi dari pihak yang mengurusi PKH. Ia hanya menjalankan tugas, dan data PKH tak melalui kelurahan. "Itu (PKH) nggak lewat kita. Nggak ada kordinasi, jadi bukan kewenangan kita," ujar dia.

Senada, Lurah Kedamaian Bunyamin menerangkan hal yang sama. Menurutnya, soal PKH dan Rastra sampai saat ini tak ada koordinasi dengan kelurahan. "Memang nggak ada koordinasi (PKH) ke kita. Jadi kita nggak urusi masalah data PKH," terang dia.

Menanggapi hal tersebut, Yusuf Kohar meminta para lurah agar mempelajari aturan mengenai PKH dan Rastra. Bahkan, lurah bisa menanyakan langsung hal tersebut ke dinas sosial provinsi. Ia meminta lurah tahu mengenai aturan dan bekerja sesuai aturan.

"Yang nggak tahu lurah harus tahu, pelajari aturan tersebut. Kalau perlu tanya langsung ke dinsos. Jangan masyarakat mengeluh terus soal PKH dan Rastra. Saya ingin lurah menjadi pelayan masyarakat, bukan mengurusi hal yang bukan tugasnya," kata Yusuf Kohar.(FEBRI/PRO2)