Kepala BKAD Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdhan (tengah) | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dilaporkan oleh Lampung Corruption Watch (LCW) kepada Kejaksaan Agung RI atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Laporan diajukan pada Jumat, (17/5/2024).

Menanggapi laporan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Ramdhan kepada wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Ramdhan menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan atau korupsi, BPK pasti akan menemukannya selama audit.

"Karena BPK tidak menemukan masalah, Bandar Lampung diberikan penilaian WTP," jelasnya.

Ramdhan juga menyatakan bahwa jika ada anggaran yang dianggap tidak wajar, itu sudah dibahas dengan DPRD dan pemerintah provinsi untuk rasionalisasi.

Dia menyatakan bahwa pihaknya siap memenuhi panggilan dari Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi dan akan menyediakan semua data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK.

"Kita akan sampaikan semua kebutuhan data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK kemarin," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan, pengaduan dugaan penyalahgunaan anggaran disampaikan langsung pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung RI.

Dia menduga adanya tindak pidana korupsi terkait belanja operasi, belanja tidak terduga, dan belanja modal pada APBD 2023.

"Dalam pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung, penggunaan anggaran yang terealisasi sekitar Rp2 triliun lebih. Dan Wali Kota ini mesti diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak disana," katanya. (***)