BPBD Lampung Himabau Kekeringan Kemarau Ekstrim El Nino Gozila | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang disiapkan yakni penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami krisis air bersih. Bantuan nantinya akan disalurkan secara bertahap dengan melibatkan pihak penyedia agar distribusi dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.

"Langkah antisipasi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini," ujar Wahyu, Selasa (14/7/2026).

Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destagana) yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kekeringan.

Melalui program tersebut, masyarakat desa akan mendapatkan edukasi, pelatihan, dan pendampingan agar mampu mengenali potensi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengelola sumber daya air secara mandiri saat menghadapi musim kemarau.

"Harapannya masyarakat tidak hanya menerima bantuan saat krisis terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan," jelas Wahyu.

BPBD Provinsi Lampung menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh program penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan air bersih, berjalan sesuai ketentuan dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah terdampak.

Terkait munculnya isu dugaan penggunaan NPWP ganda oleh salah satu penyedia dalam kegiatan tersebut, pihak penyedia membantah tudingan tersebut. Menurutnya, seluruh proses administrasi pengadaan telah melalui sistem elektronik yang terintegrasi sehingga setiap data perpajakan akan diverifikasi secara otomatis.

Penyedia menilai dugaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena sistem pengadaan pemerintah akan menolak data yang tidak sesuai atau bermasalah. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi dan dokumen pendukung apabila diminta oleh pihak berwenang.

BPBD Provinsi Lampung juga membantah adanya dugaan kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan. Menurut BPBD, seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas masing-masing mitra.

Melalui berbagai langkah tersebut, BPBD memastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau ekstrem. (***)