Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Kalau mengikuti jalan ceritanya, kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang dosen Universitas Lampung (Unila) dengan mahasiswi S2 ini hampir mirip drama Korea. Ada tokoh utama, ada konflik, ada pengakuan, ada pihak yang dilaporkan, ada alur cerita yang berkembang, dan tentu saja ada penonton yang ikut larut dalam ceritanya.

Bedanya, kalau drama Korea hanya berlangsung di layar kaca, cerita ini berlangsung di dunia nyata. Ada nama orang yang dipertaruhkan, ada martabat yang bisa terluka, ada masa depan yang mungkin berubah, dan ada konsekuensi hukum yang tidak sederhana.

Cerita bermula dari pengakuan seorang mahasiswi yang mengaku mengalami tindakan tidak pantas dari dosennya. Cerita itu kemudian menyebar di media sosial, menjadi perbincangan, diberitakan berbagai media, hingga akhirnya masuk ke ranah kepolisian dan pemeriksaan internal kampus.

Sampai di sini, sebenarnya tidak ada yang salah. Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan. Korban dugaan kekerasan seksual harus mendapatkan ruang untuk berbicara. Kampus wajib melakukan pemeriksaan, dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan.

Namun, ada satu babak yang justru lebih menarik untuk kita perhatikan: ketika media sosial mulai mengambil alih peran pengadilan.

Belum ada putusan pengadilan, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan seseorang bersalah, tetapi vonis netizen sudah lebih dahulu dijatuhkan. Kata-kata kasar, makian, tuduhan, hingga serangan terhadap pribadi seseorang bertebaran di ruang digital.

Seolah-olah semua orang sudah mengetahui keseluruhan cerita. Seolah-olah setiap orang menyaksikan langsung peristiwa yang dipersoalkan. Padahal, sebagian besar hanya membaca potongan cerita, melihat unggahan, kemudian membangun kesimpulan sendiri.

Inilah yang berbahaya dari sebuah perkara ketika sudah menjadi tontonan publik.

Dalam drama Korea, penonton bebas membenci tokoh antagonis, memihak tokoh protagonis, bahkan berharap tokoh tertentu mendapat hukuman seberat-beratnya. Setelah episode berakhir, penonton bisa tidur nyenyak dan menunggu episode berikutnya.

Tetapi dalam kehidupan nyata, orang yang menjadi objek penghakiman tidak bisa sekadar keluar dari layar televisi. Ia tetap harus menjalani kehidupan dengan nama yang sudah terlanjur dicap oleh publik.

Penulis tidak sedang menyimpulkan dosen yang dilaporkan benar melakukan pelecehan. Penulis juga tidak sedang menyimpulkan mahasiswi yang melapor tidak benar mengalami peristiwa tersebut.

Dua hal itu bukan kewenangan penulis. Biarlah proses hukum yang membuktikan. Jika ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jika tuduhan tidak terbukti, hak dan nama baik pihak yang dilaporkan juga harus dilindungi.

Persoalannya, apakah kita masih bisa membedakan antara seseorang yang dilaporkan, seseorang yang diduga melakukan perbuatan, dan seseorang yang sudah terbukti bersalah?

Ketiganya bukan hal yang sama.

Kita perlu mengingat sebuah fenomena yang pernah disinggung Dahlan Iskan dalam pemikirannya tentang informasi dan pengulangan. Sesuatu yang belum tentu benar, apabila terus-menerus disampaikan dan diulang, bisa akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Bahkan, pengulangan itu dapat melahirkan persepsi yang kemudian dipercaya sebagai kebenaran baru.

Media sosial bekerja dengan cara yang sangat cepat. Satu unggahan menjadi puluhan unggahan. Satu potongan cerita menjadi ribuan komentar. Orang yang tidak tahu duduk persoalan ikut berbicara, orang yang tidak pernah memeriksa fakta ikut menghakimi.

Lama-kelamaan, opini publik bisa terasa lebih kuat daripada fakta yang sebenarnya sedang diperiksa.

Di sinilah hukuman sosial menjadi persoalan serius. Sebab, hukuman sosial kadang jauh lebih panjang dan lebih berat daripada hukuman negara. Sekalipun seseorang nantinya dinyatakan tidak bersalah, apakah semua orang yang telanjur menghujat akan bersedia menarik ucapannya? Apakah jejak digital akan hilang? Apakah nama baik bisa pulih hanya dengan satu berita klarifikasi?

Sebaliknya, jika dugaan tersebut terbukti, korban juga tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sosial, intimidasi, atau komentar yang justru menyudutkannya.

Artinya, ada dua kepentingan yang sama-sama harus dijaga: hak korban untuk memperoleh keadilan dan hak terlapor untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Kita tidak boleh menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai alasan untuk membungkam korban. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan keberpihakan kepada korban sebagai pembenaran untuk menghukum seseorang sebelum proses pembuktian selesai.

Dunia pendidikan, khususnya Unila, juga harus menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dalam batas-batas yang tidak melanggar privasi dan proses hukum. Jangan sampai kampus hanya sibuk menjaga reputasi, sementara persoalan substansialnya tidak diselesaikan. Perlindungan terhadap mahasiswa harus berjalan, pemeriksaan harus objektif, dan keputusan institusi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu pula media. Tugas pers bukan sekadar membuat sebuah perkara semakin ramai, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang. Viral bukan berarti benar. Banyak dibicarakan bukan berarti sudah terbukti.

Mungkin ini saatnya kita berhenti sejenak dari drama yang sedang berlangsung. Tidak perlu buru-buru menentukan siapa penjahat dan siapa pahlawan. Tidak perlu ikut-ikutan menjadi hakim hanya karena sebuah cerita sedang ramai diperbincangkan.

Sebab, ini bukan drama Korea yang bisa selesai dalam 16 episode. Ini perkara nyata yang menyangkut manusia dan masa depan seseorang.

Biarkan polisi bekerja, biarkan pemeriksaan berjalan, dan biarkan pengadilan menyimpulkan apabila perkara sampai ke persidangan.

Kita boleh mengawasi, boleh mengkritik, boleh menuntut transparansi. Tetapi jangan sampai jari kita di media sosial lebih cepat menjatuhkan hukuman daripada proses hukum menemukan kebenaran.

Sebab, dalam sebuah drama, kita hanya kehilangan waktu ketika salah menebak tokoh antagonis. Dalam kehidupan nyata, kita bisa ikut menghancurkan kehidupan seseorang ketika salah menjatuhkan vonis. (Opini-EdAI)