Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO

Ia mencontohkan, SMP Negeri menerima Dana BOS senilai Rp1,3 juta per siswa per tahun, maka pihak sekolah seharusnya dapat menyusun perhitungan rinci kebutuhan riil per siswa dalam satu tahun ajaran.

“Misalnya, kebutuhan pendidikan per siswa dalam satu tahun mencapai Rp3 juta. Jika sekolah menerima BOS sebesar Rp1,3 juta, berarti masih ada kekurangan sebesar Rp1,7 juta. Nah, kekurangan ini harus dijelaskan kepada wali murid, termasuk jika harus dibagi menjadi iuran bulanan sebesar Rp150 ribu. Semua itu perlu dibuka secara jujur,” terang politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kota Bandar Lampung juga meminta seluruh kepala sekolah segera menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi DPRD dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan di setiap satuan pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai, kami tidak akan segan menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) atau bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah,” tegas Asroni.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang menyangkut masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan penuh tanggung jawab.

“Dana pendidikan bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan siswa-siswi kita. Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat,” ujar Asroni.