Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Zainal Abidin | LAMPUNGPRO.CO/Ist

"Untuk 2027 ini saya minta Dinas Perhubungan menganggarkan minimal dua atau tiga titik. Sehingga kita tidak lagi disebut sebagai kota yang tidak ramah dengan kaum disabilitas karena belum memiliki fasilitas penyeberangan yang aman bagi mereka," tegasnya.

Zainal juga menyoroti besarnya anggaran pada sektor perhubungan dan lalu lintas. Dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp89 miliar, ia berharap Dishub dapat menyisihkan sebagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik yang inklusif.

Ia memperkirakan, pembangunan satu titik fasilitas penyeberangan ramah disabilitas membutuhkan anggaran sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta.

Dengan demikian, pembangunan dua atau tiga titik dinilai masih dapat diupayakan melalui perencanaan anggaran Dishub.

"Kalau satu titik mungkin hanya sekitar Rp30 juta sampai Rp40 juta. Jadi kalau dibuat dua atau tiga titik, anggarannya tidak sampai Rp100 juta. Saya rasa ini bisa diakomodasi dalam program Dinas Perhubungan," katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dishub Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, menyatakan dukungannya. Ia menilai penyediaan fasilitas penyeberangan ramah disabilitas merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan transportasi dan aksesibilitas ruang publik.

Sockrat mengakui, kebutuhan fasilitas tersebut belum menjadi perhatian utama dalam perencanaan sebelumnya. Namun, setelah menerima masukan dari DPRD, pihaknya akan mengupayakan agar usulan tersebut masuk dalam perencanaan anggaran 2027.