Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar

Bandar Lampung (Lampungpro.co) : Meningkatnya kasus HIV di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Lampung. Persoalan ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, edukasi, serta perlindungan bagi para penyintas agar tidak mengalami stigma di tengah masyarakat.

Dikutip dari Lampungway, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, menilai fenomena tersebut harus menjadi peringatan bersama bagi masyarakat, orang tua, maupun pemerintah. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar kasus HIV berkaitan dengan perilaku seksual yang menyimpang atau berisiko.

“Oleh karena itu, ini adalah sebuah peringatan bagi seluruh masyarakat, bagi orang tua, dan tak terkecuali pemerintah. Saya berharap dengan adanya berita seperti ini, pemerintah bergerak cepat,” ujar Syukron pada, Selasa (24/2).

Syukron menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi secara jelas sumber persoalan yang terjadi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap masyarakat agar tidak memberikan stigma atau pengucilan kepada para penyintas HIV.

“Jangan sampai pelaku kemudian mendapatkan pengucilan di masyarakat. Bagaimanapun juga, dia adalah anak kita yang harus diberikan hak perlindungan, diberikan pelajaran, dan seterusnya. Jangan sampai nanti ada trauma yang begitu mendalam bagi keluarga dan seterusnya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka memahami risiko dan dapat menghindari perilaku yang berpotensi memicu penularan penyakit tersebut.

“Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, agar tidak terjadi masalah yang serupa,” ujarnya.

Syukron juga menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui edukasi. Menurutnya, perlu dilakukan langkah konkret berupa pemeriksaan kesehatan di lingkungan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana penyebaran kasus terjadi.

“Kalau bisa, perlu dilakukan cek di sekolah-sekolah atau di kampus dalam rangka mengetahui sejauh mana hal ini penyebarannya terjadi. Jangan sampai nanti seperti bola salju yang kita diamkan semakin membesar, nanti menjadi persoalan yang justru berbahaya bagi kita,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, turut menyampaikan keprihatinannya atas munculnya kasus tersebut. Ia berharap kasus yang terungkap saat ini bukan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya.

“Saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ini bukan hanya fenomena puncak gunung es, di mana yang terlihat baru sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Karena yang terungkap itu berdasarkan hasil tes, sementara bisa saja masih ada yang belum diperiksa,” ujar Ade.

Ketua Fraksi PKS Lampung itu menambahkan, persoalan ini perlu ditangani secara menyeluruh hingga ke akar masalahnya, termasuk faktor pergaulan bebas maupun perilaku seksual berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial.

“Ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Jika ada tindakan yang melanggar hukum, tentu itu masuk ranah pidana. Karena itu, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga pihak kesehatan dan instansi terkait harus lebih waspada dan responsif,” tutupnya. (rilis:ADV)