Pembangunan Infrastruktur Jalan di Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, kembali melaksanakan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran.

Kebijakan ini direncanakan akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025, dan merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Program pemutihan pajak ini meliputi penghapusan denda keterlambatan dan pajak progresif, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Pemprov Lampung juga terus berinovasi dengan meluncurkan layanan Samsat Digital Drive Thru untuk perpanjangan STNK di Bandar Lampung pada Senin (21/4/2025).

Inovasi tersebut bukan hanya soal kemudahan administrasi, karena di balik inovasi ini, Pemprov Lampung tengah mendorong strategi besar untuk memperbaiki infrastruktur jalan lewat peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, layanan drive thru tersebut, lahir dari kegelisahan akan kondisi jalan yang belum memadai, dimana perbandingan dengan provinsi lain menjadi titik tolak.

"Kondisi jalan mantap di Lampung mencapai 78 persen, sedangkan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan (94 persen) dan Banten (96 persen). Saya menilai, dari APBD dengan kedua provinsi ini sangat jauh berbeda, sehingga berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalannya," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Menurutnya, yang dilihat masyarakat bukan soal keterbatasan anggaran, melainkan hasilnya. Masyarakat tidak melihat dari mana anggaran Lampung berasal, namun yang mereka lihat adalah jalan di provinsi lain bagus, sementara di Lampung kondisinya berbeda.