Pembangunan Infrastruktur Jalan di Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Solusinya dari permasalahan tersebut, pemerintah melihat potensi besar dari pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih rendah, hanya 38 persen dari sekitar dua juta kendaraan yang terdata.

"Saya cek lagi alasan masyarakat tidak bayar pajak, karena beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak seperti kondisi ekonomi masyarakat petani, jangkauan layanan yang terlalu jauh, dan sistem pelayanan yang belum optimal," ujar Mirza.

Selain itu, efek domino dari meningkatnya kepatuhan membayar pajak akan mendorong peningkatan PAD, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Lalu pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program UMKM dan ketahanan pangan.

Kebijakan tersebut, juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Lampung tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran.

Masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, seperti menghemat pengeluaran rumah tangga dengan terbebas dari beban denda pajak, mengurus legalitas kendaraan dengan mudah dan cepat, serta eningkatkan rasa aman berkendara karena status kendaraan yang kembali sah di mata hukum.

Pemprov Lampung mengajak seluruh masyarakat, untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya dan bersama-sama mendukung pembangunan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (***)