Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis (tengah) saat membuka penyampaian riset, Rabu (23/12/2020). LAMPUNGPRO.CO/BALITBANGDA

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19, tidak sepenuhnya terjadi. Namun, sejumlah kasus menjadi catatan penting pelaksanaan Pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19.

Catatan Pilkada dan pandemi tersebut dibedah dalam penyampaian hasil riset yang berjudul "Pandemi dan Pilkada 2020; Studi Rawan Konflik di Provinsi Lampung," di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Rabu (23/12/2020). 

Riset dilakukan Tim peneliti Balitbangda bersama akademisi Universitas Lampung (Unila), Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan. Dalam diskusi yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Kesbangpol, dan sejumlah partai politik tersebut, Robi Cahyadi memaparkan kecemasan banyak pihak tentang kerawanan Pilkada 2020. "Kekhawatiran penyebaran virus dan munculnya klaster baru Pilkada 2020 ternyata tidak terjadi. Protokol kesehatan di TPS (tempat pemungutan suara) cukup baik," kata Robi yang juga dosen FISIP Unila itu.

Meski demikian, Pilkada dalam masa pandemi kemarin tidak bersih dari permasalahan. "Problem daftar pemilih belum mampu diselesaikan KPU dan pemerintah. Ini terus terjadi dari pemilu ke pemilu," kata Robi.

Hal senada dikatakan Dedy Hermawan. "Pertanyaan saya, permasalahan DPT itu soal teknis atau ada rekayasa? Kalau rekayasa, itu pelanggaran serius. Kalau administratif, pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan evaluasi," papar Dedy.