Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis (tengah) saat membuka penyampaian riset, Rabu (23/12/2020). LAMPUNGPRO.CO/BALITBANGDA

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Erwin Prima Rinaldo mengatakan, dalam Pilkada 2020 lalu, kasus mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) lebih banyak terjadi dibanding Pilkada sebelumnya. "Pelanggaran netralitas PNS ada 28 kasus yang kita tangani, yang di Pilkada sebelumnya tidak sampai 10 kasus. Mobilisasi PNS dalam Pilkada 2020 kemarin jauh lebih banyak," papar Erwin.

Dia menambahkan, potensi konflik Pilkada 2020 kemarin sangat menarik dicermati. "Apakah karena situasi lockdown, finansial melemah, kapitalisasi tidak berjalan efektif, implikasinya adalah mobilisasi ASN? Kita lihat trend kampanye melemah. Soal money politics, saya dengar kalau sebelumnya kisaran Rp100 ribu, kemarin Rp50 ribu diterima, bahkan kurang dari itu," papar Erwin.

Menurut dia, riset Pilkada pada masa pandemi ini sangat penting dan menarik. "Baru Lampung yang ada kajian tentang prilaku politik masyarakat dan kerawanan Pilkada pada masa pandemi. Yang kami pahami, konflik tidak hanya dalam bentuk perbenturan massa atau fisik. Konflik juga bisa pertentangan regulasi dengan regulasi, regulasi dengan fakta, itu juga konflik."

Pada bagian lain, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, dalam Pilkada 9 Desember lalu, kekhawatiran muncul klaster Pilkada cukup tinggi. KPU mengetatkan protokol kesehatan dalam proses dan tahapan Pilkada. "Hasil survei kepatuhan, 89-96 persen pemilih patuh dengan protokol kesehatan. Implikasinya, tidak ada kenaikan kasus signifikan terkait perkembangan klaster covid Pilkada," kata Erwan.

Terbukti, tujuh hari pasca Pilkada, tidak ada kenaikan kasus covid. Bahkan di Bandar Lampung yang zona merah, berubah jadi zona orange. Kekhawatiran lainnya adalah rendahnya partisipasi pemilih. 

"Di masa pandemi, KPU menargetkan partisipasi pemilih 77,5%. Partisipasi ini di Provinsi Lampung hanya tercapai di Metro dan Pesbar. Rata-rata Lampung 74,31%. Meningkat 4,77% dibanding Pilkada lima tahun lalu, yaitu 69,54%. Kalau Pilgub 2018 kemarin partisipasi pemilih 77,99%," papar Erwan.

Terkait, proses penyelenggaraan, Ketua KPU itu mengakui, tidak mudah mengorganisir 100 ribu lebih personel sampai di TPS. Ada seribu lebih petugas TPS terpapar covid. Di Bandar Lampung 1.085 petugas TPS di-rapid tes ulang. Kalau rapid tes kedua masih reaktif, maka dibebastugaskan, sehingga tidak ada petugas yang reaktif masih bertugas di TPS. "Ada kekurangan-kekurangan di TPS, seperti kurang surat suara, tetapi tidak membuat masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya," papar dia.