JAKARTA (Lampungpro.com): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Contohnya e-procurement, Satu Data, dan Satu Peta.

Kemudian, penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, di antaranya melalui Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang dilakukan tahun 2018, pada 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara dan ensiunan sebesar rata-rata 5 persen, kata Presiden Jokowi pda penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8/2018) siang.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat. Menurut Presiden, Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi, lanjut Presiden, terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya. Rapat Paripurna DPR RI itu, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (PRO1)