Pemkab Lampung Selatan Bersama Kantor Pertanahan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Kantor Pertanahan Lampung Selatan, memperkuat sinergi untuk mempercepat sertifikasi dan pengamanan aset milik daerah.

Langkah ini menjadi bagian penting, dalam peningkatan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK, khususnya pada indikator pengelolaan barang milik daerah, sekaligus memperkuat tata kelola aset yang akuntabel dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut, dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (4/8/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan, Supriyanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait pengelolaan pertanahan.

Menurutnya, percepatan sertifikasi aset daerah perlu dilakukan secara kolaboratif, mengingat masih terdapat sejumlah aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat.

"Kami tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, karena pemerintah daerah sebagai pemilik aset dan Kantor Pertanahan sebagai pihak yang menangani administrasi pertanahan harus duduk bersama, agar setiap kendala dapat segera diselesaikan," kata Supriyanto.

Oleh karenanya, percepatan sertifikasi aset bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah, tapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan nilai MCSP KPK, pada aspek pengelolaan barang milik daerah.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi agar proses penyelesaian aset dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Selain sertifikasi aset, rapat juga membahas pentingnya sinkronisasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Ada pun integrasi kedua data tersebut, dinilai menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan berbasis data pertanahan yang akurat, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan, Rizal Rasyuddin mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi aset, menyelesaikan persoalan tumpang tindih bidang tanah, hingga memperkuat integrasi data pertanahan.

Menurut Rizal, aset pemerintah yang telah dikuasai secara fisik perlu segera diperkuat legalitas administrasinya, agar memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa di kemudian hari.

"Prinsipnya aset pemerintah harus diselamatkan. Namun yang masih bermasalah bedah bersama, mana yang bisa segera diselesaikan akan dipercepat, sedangkan yang masih memiliki kendala akan dicarikan solusi bersama," ungkap Rizal.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan juga mendorong percepatan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkab Lampung Selatan.

Kerja sama itu mencakup integrasi NIB dan NOP, pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), percepatan sertifikasi aset daerah, serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui Mal Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lampung Selatan dan Kantor Pertanahan sepakat membentuk forum pembahasan teknis secara berkala, untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan, mulai dari verifikasi dokumen, penyelesaian bidang tanah yang tumpang tindih, hingga percepatan penerbitan sertifikat aset pemerintah daerah.

Melalui penguatan sinergi tersebut, diharapkan seluruh aset milik Pemkab Lampung Selatan memiliki kepastian hukum, terlindungi dari potensi sengketa, serta mampu mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada optimalisasi pendapatan daerah. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra