Pemprov Lampung Saat Gelar High Level Meeting | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung yang juga Sekretaris TP2DD Lampung, Slamet Riadi menjelaskan, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah salah satu indikator penting, yang mencerminkan seberapa jauh pengimplementasian sistem transaksi yang berbasis elektronik.

Menurutnya, skor yang tinggi dalam indeks ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Dengan meningkatkan skor ini, kita juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Perolehan skor global Lampung pada semester kedua tahun 2024 mencapai 97,5 persen dan masuk pada tahap digital," jelas Slamet Riadi.

Slamet Riadi juga menyebut, skor tersebut sudah cukup memuaskan, namun berdasarkan catatan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, perkembangan Indek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan.

Ada pun kendala tersebut yakni minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai perlu ditingkatkan, kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengadopsi pembayaran non tunai khususnya retribusi (e-retribusi, kesehatan, kebersihan, parkir, pasar), hingga kesiapan infrastruktur IT dan jaringan Internet dibeberapa daerah yang masih menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto mengungkapkan, digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi PAD. Ada pun dari sisi masyarakat, digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.

Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan dengan program Pemprov Lampung yang telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPPJP). (***)