Pemprov Lampung Saat Gelar High Level Meeting | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Lampung Tahun 2025, di Auditorium Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025). 

TP2DD sendiri, merupakan amanat langsung dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Ada pun tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, proses digitalisasi juga menjadi bentuk pelayanan publik, yang diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat.

"Kami ingin memastikan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, maupun kewajiban lainnya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit," kata Jihan Nurlela.

Menurutnya, high level meeting ini menjadi ruang kolaboratif strategis, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak bisa berjalan sendiri, sehingga dibutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Mari bangun ekosistem digital yang menyeluruh dari pusat hingga ke daerah, dari perencanaan hingga pengawasan, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal," ujar Jihan Nurlela.

Dengan tekad dan semangat gotong royong, Jihan meyakini implementasi ETPD di Lampung dapat menjadi percontohan nasional dalam transformasi digital pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung yang juga Sekretaris TP2DD Lampung, Slamet Riadi menjelaskan, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah salah satu indikator penting, yang mencerminkan seberapa jauh pengimplementasian sistem transaksi yang berbasis elektronik.

Menurutnya, skor yang tinggi dalam indeks ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Dengan meningkatkan skor ini, kita juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Perolehan skor global Lampung pada semester kedua tahun 2024 mencapai 97,5 persen dan masuk pada tahap digital," jelas Slamet Riadi.

Slamet Riadi juga menyebut, skor tersebut sudah cukup memuaskan, namun berdasarkan catatan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, perkembangan Indek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan.

Ada pun kendala tersebut yakni minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai perlu ditingkatkan, kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengadopsi pembayaran non tunai khususnya retribusi (e-retribusi, kesehatan, kebersihan, parkir, pasar), hingga kesiapan infrastruktur IT dan jaringan Internet dibeberapa daerah yang masih menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto mengungkapkan, digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi PAD. Ada pun dari sisi masyarakat, digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.

Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan dengan program Pemprov Lampung yang telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPPJP). (***)

Editor : Febri Arianto