Selain persoalan data, Nunik juga meminta realokasi anggaran agar difokuskan untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan Presiden RI. Khususnya ditujukan kepada 30 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.�

Pastinya semua telah memiliki data 30 rumah sakit ini. Kita harapkan agar anggaran itu bisa masuk untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pasiennya. Teknisnya, nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar tidak mis dalam penentuannya, ujarnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten/Kota secara bergiliran menyampaikan kondisi terkini terkait penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan itu, setiap Sekretaris Daerah juga diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan terkait penanganan penyebaran Covid-19 di daerahnya. Termasuk alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganannya.

Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, yang mendapatkan kesempatan pertama dalam sesi tanya jawab tersebut, menuturkan, Pemerintah Kabupaten Selatan telah melakukan berbagi upaya untuk mengatisipasi dan mencegah penyebaran virus Covid-19.

Seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media hingga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik. Kemudian melibatkan seluruh pelaku usaha yang ada di Lampung Selatan untuk berpartisipasi dalam penanganan virus Corona.

Disamping itu, Thamrin melanjutkan, pihaknya juga telah berkali-kali melakukan sidak ke Pelabuhan Bakauheni yang dipimpin langsung Plt Bupati, H. Nanang Ermanto.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meminta kepada PT ASDP Indonesi Fery (Persero) agar memperketat Pelabuhan Bakauheni sebagai tempat keluar masuknya arus penumpang maupun barang.