Ilustrasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi III DPRD Lampung meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Gubernur Lampung terpilih yakni Rahmat Mirzani Djausal, agar segera membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor diawal tahun 2025, setelah resmi dilantik.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris mengatakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), yang sebelumnya terjadi defisit anggaran.

"Pemutihan pajak kendarana bermotor ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan PAD Lampung, yang tidak mencapai target di tahun 2024. Jadi saya usul agar Gubernur Lampung terpilih nanti langsung melakukan pemutihan pajak," kata Munir Abdul Haris, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, pemutihan pajak kendaraan tersebutz dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan dari sektor kendaraan bermotor. Kemudian untuk mengetahui berapa capaian objek pajak untuk merumuskan APBD di tahun berikutnya.

"Pajak kendaraan bermotor ini jadi penyumbang terbesar PAD selama ini, karena berdasarkan data dari Korlantas Polri, ada 3,9 juta kendaraan di Lampung yang berpotensi membayar pajak," ujar Munir Abdul Haris.

Meski demikian, Munir juga turut menekankan pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan strategi yang lebih matang dan inovatif, salah satunya dengan menerapkan pembayaran pajak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta pengiriman berkas pajak secara digital yang langsung sampai ke rumah warga. (***)

Editor : Febri Arianto