JAKARTA (Lampungpro.com): Pemerintah dinilai tidak serius menangani pembubaran LSM, karena terlalu lama dalam menindaklanjuti pembubaran dan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme hukum. Lambannya pemerintah dalam mengeksekusi langkah hukum membuat HTI tetap melakukan aktivitas kegiatannya.

Dalam rilisnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah yang terkesan membiarkan masalah krusial ini. Menurut dia, sejak diumumkan pembubaran HTI pada 8 Mei lalu, hingga kini tidak ada perkembangan signifikan terkait dengan langkah hukum yang harus ditempuh pemerintah pascapembubaran HTI.�

Gus Yaqut, panggilan akrabnya, seperti dilansir Antara mengatakan pemerintah selalu berdalih masih melakukan kajian terkait mekanisme pembubaran HTI. Memang berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013 pembubaran ormas harus dilakukan melalui pengadilan. Namun, kata dia, kalau memang berkeinginan kuat membubarkan HTI pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur ormas.

Langkah pembubaran secara hukum HTI melalui Perppu tersebut, lanjut Gus Yaqut, harus segera diputuskan karena sudah sangat mendesak. Lantaran tidak ada langkah hukum pembubaran HTI, organisasi yang masuk ke Indonesia sejak 1980 itu tetap beraktivitas secara massif.�(**/PRO2)

�