Dokumentasi Diskominfotik Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Ist

"Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tidak bisa mewujudkan Pemilu/Pilkada secara demokratis, transparan dan akuntabel serta Luber dan Jurdil tanpa dukungan dari semua pihak," pungkasnya.

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dengan melibatkan seluruh lini masyarakat. Hal ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai tugas-tugas pengawasan berdasarkan aturan-aturan dalam Perundangan Undangan yang berlaku.

Pengetahuan yang dimaksud diantaranya mengenai hal-hal yang tergolong pelanggaran dalam semua tahapan pemilihan, mekanisme pelaporan tindakan pelanggaran, dan lain-lain. Melalui kegiatan yang dilaksanakan ini harapannya dapat meningkatkan motivasi dan semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Lampung, sehingga dapat berjalan dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (JURDIL). 

Gubernur  juga menghimbau kepada peserta, agar dapat bersinergi dan membantu mengawal berbagai program Pemerintahan yakni dengan mengawasi kestabilan harga guna mencegah inflasi. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, mengingat komoditas tersebut dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah golongan miskin. 

Tersedianya barang dan terkendalinya harga, akan turut menjaga daya beli dan menahan laju angka kemiskinan. Kemudian Bergotong royong, bahu membahu untuk kemajuan dalam mensukseskan visi dan misi Lampung Berjaya diberbagai sektor pembangunan; 

Selanjutnya bersama-sama dengan Pemerintah mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak, sehingga tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi penting karena berpengaruh terhadap ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

Selain itu, diperlukan tindakan penegakan hukum atau sanksi kepada seluruh jalur distribusi Pertamina hingga ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak. Disinilah fungsi pengawasan dari masyarakat untuk memantau distribusi BBM bersubsidi tersebut.