Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021
Lampungpro.co, 27-May-2021

asandy 787

Share

Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional BPKP dengan Pemprov Lampung | Lampungpro.co/Humas Kominfotik Pemprov Lampung

1. Percepatan belanja pemerintah harus terus dikawal dan ditingkatkan. Saat ini baru 15% APBN dan 7% APBD yang terserap. Begitu juga percepatan pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih lambat, yakni baru sekitar 10.98% Pemerintah Pusat, dan kurang dari 5% untuk Pemerintah Daerah . 

2. Kualitas perencanaan harus terus ditingkatkan. Menurut Presiden masih ada program yang tidak jelas hasil ukuran dan sasarannya, dan tidak singkron dengan kegiatan lainnya, sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

3. Akurasi data masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya menjadi tidak baik, contohnya data bantuan sosial yang tidak akurat, tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Untuk itu Presiden meminta agar basis data antar program dikawal dengan baik, dan dituntaskan sampai keakar permasalahan agar tidak terjadi pengulangan ditahun-tahun selanjutnya.

Pada Rakornas tersebut Presiden juga meminta kepada para Menteri, Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 dengan baik dan profesional. Memberikan akses dan informasi akurat, jangan sampai pekerjaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi terhambat.

Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakornas tersebut diikuti oleh sekitar 2200 peserta, meliputi kepala daerah dan instansi terkait seluruh Indonesia secara virtual.

Muhammad Yusuf Ateh juga menyampaikan bahwa Rakornas Wasin 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi Nasional, untuk itu sesuai tema yang diusung, BPKP akan mengawal efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi. 

"Efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi bergantung pada perencanaan dan kebijakan yang diorkestrasi antar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dengan data yang tersinkronisasi dengan baik, akan mempermudah penyusunan perencanaan serta kesigapan dalam mengindetifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya," pungkasnya. (***)

1 2 3

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya

Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved