BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hal itu dikatakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, pada Jumat (28/7/2017).

Heri juga menyampaikan pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Yaitu, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat  UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Sektor Kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. Pentingnya pembangunan kesehatan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut, ujar Heri.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Pusat, kata dia, mensupport kabupaten dan kota melalui program/kegiatan ataupun pembiayaan. Hal ini tentunya juga harus diimbangi dengan progres pembangunan masing-masing daerah.

Dalam Laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  dokter Reihana menyampaikan Rakerda dengan tema Mewujudkan Lampung Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan untuk Hidup Sehat (Germas) ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan informasi kebijakan program pembangunan kesehatan. Selain itu, teridentifikasinya berbagai permasalahan spesifik masing-masing daerah, terutama yang terkait dengan pelaksanaan PIS-PK, SPM, dan Germas.

Rakerkesda ini diikuti 70 orang yang berasal dari seluruh Provinsi Lampung. Peserta terdiri dari 30 orang dari kabupaten/kota dan 40 peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. "Rakerkesda yang diselenggarakan selama dua hari mulai 28 Juli sampai 29 Juli 2017 ini rencananya akan dilakukan dialog interaktif langsung dengan ibu Kemenkes RI Prof Nila Djuwita F Moeloek. Pembahasannya PIS-PK dan SPM, Gerakan Masyarakat, dan sistem Rujukan Kesehatan, kata dia. (***/PRO2)