Gubernur Mirza Menjadi Key note speech di Seminar Nasional | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari yang belum sepenuhnya dioptimalkan.

Hal tersebut disampaikan Rahmat saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional “Menata Pesisir, Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).

Seminar tersebut turut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Deputi Infrastruktur Bappenas, jajaran Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Lampung, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, forum tersebut penting karena pembangunan daerah membutuhkan gagasan yang lahir dari kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan kalangan profesional.

"Forum seperti ini sangat penting karena pembangunan yang baik selalu diawali gagasan yang baik. Gagasan yang baik lahir dari dialog antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan para profesional," kata Mirza.

Menurutnya, kawasan pesisir menjadi salah satu kunci pengembangan ekonomi Lampung. Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas serta berada di jalur strategis dengan potensi kelautan dan pariwisata yang besar.

Namun, potensi tersebut perlu ditata agar tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mirza mengatakan, salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Lampung adalah pariwisata. Ia menyebut kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari sekitar 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.

Namun, peningkatan jumlah wisatawan tersebut belum sebanding dengan lama tinggal wisatawan di Lampung.

"Rata-rata length of stay wisatawan di Lampung baru sekitar 1,3 hari. Ini termasuk yang rendah dibandingkan sejumlah daerah lain," ujarnya.

Mirza menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab, semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula pengeluaran yang berputar di daerah.

Ia menyebut rata-rata pengeluaran wisatawan di Lampung masih sekitar Rp2 juta. Dengan meningkatkan lama tinggal, potensi ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata diyakini dapat meningkat signifikan.

"Strateginya bagaimana wisatawan yang datang tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dengan begitu, ekonominya ikut tumbuh," katanya.

Ia menilai wisatawan saat ini banyak datang ke Lampung karena tertarik dengan destinasi yang mereka lihat melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Namun, sebagian wisatawan hanya datang ke satu lokasi, menikmati pemandangan, kemudian kembali.

Kondisi serupa terjadi di sejumlah daerah tujuan wisata seperti Lampung Selatan dan Pesawaran. Menurutnya, wisatawan yang datang ke dua wilayah tersebut rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar empat jam.

"Datang, melihat pantai, foto-foto, kemudian pulang. Ini yang harus kita ubah," ujarnya.

Gubernur mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan experience atau pengalaman wisatawan dengan membangun kawasan wisata yang terintegrasi.

Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menikmati pantai, tetapi juga memiliki pilihan untuk mengunjungi destinasi lain, menikmati kuliner, membeli produk UMKM, menikmati atraksi budaya, hingga menginap lebih lama.

Pemprov Lampung, tengah mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan kawasan wisata mulai dari Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung hingga Tanggamus.

"Kita sedang merencanakan bersama Pemprov, berkolaborasi dengan Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus untuk mengintegrasikan seluruh kawasan wisata," katanya.

Ia mengatakan setiap kawasan nantinya dapat dikembangkan sesuai karakter dan potensinya masing-masing.

Khusus Bandar Lampung, Gubernur menilai pengembangan kawasan pesisir melalui konsep waterfront city menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Menurutnya, Bandar Lampung memiliki garis pantai yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata perkotaan sekaligus pusat aktivitas ekonomi.

Namun, penataan kawasan pesisir Bandar Lampung tidak sederhana karena melibatkan banyak kepentingan dan kewenangan.

"Kita bisa desain dan membuat gambar. Tetapi kepentingan di belakang kawasan ini sangat besar," ujarnya.

Ia menyebut terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan di kawasan pesisir, termasuk Pelindo dan pemerintah pusat karena terdapat kawasan strategis di sepanjang pesisir Bandar Lampung.

Karena itu, pembangunan waterfront city tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga perlu terlibat dalam penataan kawasan tersebut.

"Jangan sampai waterfront city hanya dianggap urusan wali kota karena lokasinya berada di Bandar Lampung. Penataannya membutuhkan kolaborasi," katanya.

Gubernur menilai rencana penataan pesisir Bandar Lampung sebenarnya telah dibahas sejak belasan tahun lalu. Namun, hingga kini konsep tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena kompleksitas kepentingan dan kewenangan di kawasan pesisir.

Ia berharap seminar yang mempertemukan pemerintah, insinyur, akademisi dan pemangku kepentingan tersebut dapat menghasilkan gagasan konkret untuk mempercepat penataan pesisir Lampung.

"Potensinya ada, kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita menatanya sehingga kawasan pesisir benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Lampung," pungkasnya.