BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kalangan pengusaha oleh-oleh khas Lampung menilai kebijakan Lion Air Group menghapus tarif gratis bagasi 20 kg untuk penumpang Lion Air dan 10 kg untuk Wings Air, dinilai tak peka dengan kondisi Lampung yang tengah dilanda tsunami. Pengenaan tarif untuk bagasi yang bakal dimulai 8 Januari 2019 itu, dinilai bakal memperparah kondisi penjualan oleh-oleh yang anjlok pasca tsunami 22 Desember 2018.

Menurut pemilik toko oleh-oleh Ashka Jaya, Aswal Junaidi, biasanya pada libur Natal dan Tahun Baru, omzet pedagang di Sentra Kripik Pisang Bandar Lampung naik 40-60%. Namun sejak tsunami terjadi, omzet turun 30%-40%. "Pada libur pergantian Tahun Baru ini sepi, dibandingkan tahun lalu. Biasanya bus pariwisata parkir berderet, tapi sekarang tidak ada," kata Ashwal kepada Lampungpro.com, Minggu (5/1/2019).

Kebijakan maskapai penerbangan itu, kata Aswal, bakal memperparah kondisi penjualan oleh-oleh dari Lampung. "Kami menilai kebijakan ini ibarat jatuh tertimpa tangga. Dampaknya perlu dikaji dan dipertanyakan. Jangan lihat satu sisi saja, tapi lihat dampak ikutannya. Orang akan malas beli oleh-oleh dari Lampung karena bakal kena biaya bagasi di pesawat," kata Ashwal yang juga pengurus Kadin Provinsi Lampung itu.

Dia mencontohkan saat terbang memakai Wings Air ke Palembang dikenakan biaya tambahan Rp25 ribu per kilogram atas kelebihan bagasi berisi oleh-oleh yang dia bawa. "Bisa dibayangkan, betapa mahalnya harga bawa oleh-oleh nanti dari Lampung. Daripada kena biaya, orang akan malas bawa oleh-oleh," kata dia.

Di Lampung, kata dia, terdapat ribuan usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang souvenir dan oleh-oleh. Mereka terkonsentrasi di Jalan Pagar Alam (Gang PU) Kedaton sekitar 50 toko. Kemudian kawasan Telukbetung dan Jalan Lintas Sumatera Panjang dan Tarahan.

Sepinya pembeli oleh-oleh khas Lampung, yang didominasi kripik pisang, bakal berdampak kepada petani pisang yang umumnya banyak terdapat di wilayah Pesisir Lampung seperti Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Untuk itu, dia berharap kebijakan itu tidak ikut memperparah kondisi pariwisata Lampung yang kini redup pasca tsunami. (PRO1)