Pj Gubernur Lampung Samsudin. LAMPUNGPRO.CO/DISKOMINFOTIK

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Penjabat Gubernur Lampung Samsudin memberi perhatian khusus kepada Kabupaten/Kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Oktober 2024 di Pulau Sumatera. Pada rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10/2024), disebutkan Kabupaten Pringsewu berada pada urutan pertama kenaikan IPH 1,75% dengan komoditi andil terbesar daging sapi, daging ayam ra, dan cabai rawit.

Kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada pada urutan tiga kenaikan IPH 1,18% dengan komoditi andil terbesar daging sapi, daging ayam ras, dan minyak goreng. Terakhir Kabupaten Way Kanan yang berada pada urutan lima dengan kenaikan IPH 1,13% dengan komoditi andil terbesar beras, bawang merah dan jeruk.

Selain itu, Pj. Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji sebagai daerah perhitungan inflasi yang sebelumnya selalu mengalami inflasi tertinggi, kini justru malah terjadi deflasi. Pj. Gubernur Samsudin dalam arahannya mengatakan target inflasi 2024 adalah 1,5% – 3,5% atau 2,5% � 1.

Agar target tersebut tercapai, diperlukan upaya pengendalian agar tidak terjadi inflasi yang tinggi atau sebaliknya. Oleh karena itu dalam pengendalian inflasi daerah, lebih jauh Pj. Gubernur meminta kepada Kepala Daerah agar lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah berbasis data, serta memperhatikan hasil IPH mingguan.

Kemudian memantau dan mengawasi stok/pasokan bahan pangan di distributor, Bulog, pasar rakyat dan ritel modern. Terutama yang sering menjadi pemicu inflasi dan diatur Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya oleh pemerintah.

"Lakukan pengawasan guna memastikan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi. Tentunya harus melibatkan TNI dan Polri atau Satgas Pangan serta stakekholder terkait," ucap Pj. Gubernur.

Kemudian Pj. Gubernur juga meminta agar Pemerintah Daerah melaksanakan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah dengan prioritas di daerah yang terjadi kenaikan Harga. Kemudian, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

"Gencarkan juga kampanye gerakan menanam untuk menumbuhkan kemandirian pangan masyarakat seperti menanam cabai atau komoditi lainnya yang dapat menyebabkan inflasi. Kemudian lakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat, dengan menyampaikan informasi melalui media cetak dan media elektronik tentang perkembangan stok bahan pangan pokok strategis yang aman dan terkendali," pinta Pj. Gubernur.

Selain itu, Pj. Gubernur mengimbau agar kabupaten/kota rutin menghadiri rapat pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Daerah dan tidak diwakilkan. Hal ini, untuk memperkuat koordinasi dengan pusat, provinsi, dan antar kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan pemaparan perkembangan inflasi Provinsi Lampung. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi, yang dipaparkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala Bulog Provinsi Lampung. (***)

Editor: Amiruddin Sormin