Pemprov Lampung Saat Rakor Pengawasan Gabah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat pengawasan gabah di wilayah Lampung, untuk menjaga stabilitas harga beras ke masyarakat di pasaran Lampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan, pengawasan gabah merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Menurutnya, Lampung yang saat ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memiliki target capaian gabah kering panen tahun ini sebesar 3,5 juta ton.

"Ada pun yang menjadi perhatian adalah, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap inflasi. Inflasi daerah ini penting, agar masyarakat bisa mengakses harga kebutuhan dasar, terutama beras," kata Mulyadi Irsan saat rapat koordinasi (Rakor) pengawasan gabah pada Senin (15/9/2025).

Pemprov Lampung menegaskan, hilirisasi hasil pertanian harus dilakukan di daerah, agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani. Dengan demikian, maka kesejahteraan petani akan meningkat, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat desa terdongkrak.

"Jika pengolahan ini dilakukan di Lampung, maka nilai tambah ini bisa diperoleh untuk mendukung kesejahteraan petani. Oleh karena itu, hulu sampai hilir harus dijaga di daerah," tegas Mulyadi Irsan.

Pemprov Lampung juga berkomitmen agar gabah tidak keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah. Untuk itu, jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Bulog, diminta untuk bersinergi melakukan pengawasan di lapangan.

Hal itu dikarenakan beras ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, sehingga Mulyadi meminta agar pengolahan dilakukan di Lampung, bukan di luar Lampung.