Pemprov Lampung Saat Rakor Pengawasan Gabah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Mulyadi menambahkan, memang serapan Bulog Lampung terhadap gabah telah mencapai 111 persen atau sekitar 171 ribu ton. Meski demikian, gabah yang belum terserap akan tetap ditangani melalui kemitraan Bulog dengan pihak swasta, dengan harga sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp6.500 perkilogram.

"Kami harapkan siapapun boleh membeli gabah, asal pengolahannya dilakukan di wilayah Lampung. Dengan demikian, maka harga jual beras lebih ringan dibandingkan jika diproses di luar daerah," tambah Mulyadi Irsan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan pengusaha penggilingan padi. Perwakilan Perpadi Lampung, Haris Dianto mengungkapkan, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang gabah keluar dari Lampung sebelum digiling.

"Kalau gabah sampai keluar provinsi, maka harga otomatis lebih tinggi, di luar Lampung harga bisa mencapai Rp7.400 hingga Rp7.700 perkilogram. Kalau bahan baku sudah tinggi, harga beras untuk masyarakat ikut naik," ungkap Haris Dianto.

Haris menilai, pembatasan ini penting agar harga beras tetap terkendali, meski petani terlihat diuntungkan dengan harga gabah tinggi, namun pada akhirnya mereka juga dirugikan ketika harus membeli beras dengan harga mahal.

"Petani tidak serta-merta senang kalau harga gabah tinggi. Kalau harga beras ikut naik, mereka juga kesulitan saat membeli. Oleh arena itu, harus ada keseimbangan," ujar Haris Dianto.

Perpadi Lampung turut menekankan pentingnya keberadaan penggilingan padi lokal dalam menjaga ketersediaan beras. Menurutnya, jika gabah tidak digiling di Lampung, maka berbagai produk turunan seperti dedak, katul, dan menir juga hilang manfaatnya bagi masyarakat setempat.