JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan ancaman sampah plastik dan mikroplastik bagi keberlangsungan laut dan keanekaragaman hayati negara pesisir. Hal itu dikatakan Luhut saat memimpin Dialog Kemitraan pertama di Konferensi Kelautan Dunia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Senin (5/6/2017). 

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/6/2017), dalam dialog bertajuk "Menangani Polusi Laut" tersebut, Luhut memimpin acara bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen. Dilansir Antara, sebagai Ketua Dialog Kemitraan, Luhut menyampaikan sebagian besar faktor penyebab pencemaran sampah plastik adalah buruknya manajemen sampah di darat dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir atau sebagian kecil sampah yang berasal dari kapal.

"Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi produksi sampah yang berjenjang dan melibatkan beragam pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, provinsi, nasional hingga internasional," kata dia.

Ia pun mencontohkan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut. "Kami telah melakukan survei bersama dengan Bank Dunia dan Pemerintah Denmark di 15 kota di Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut serta melakukan riset dengan AS untuk mengetahui kandungan plastik di dalam perut ikan di kedua negara," kata Luhut.

Hasil survei menunjukkan bahwa sampah plastik laut yang mencemari perairan Indonesia merupakan masalah yang nyata. "Tapi, pada saat yang sama, kami juga menemukan di beberapa pulau bahwa dua per tiga jumlah botol plastik yang mencemari pulau-pulau itu berasal dari perairan sejauh Asia Selatan," kata dia. 

Untuk itu, Luhut menegaskan Indonesia tidak ingin tinggal diam melihat kenyataan itu. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu juga menuturkan Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk menanggulangi sampah plastik laut.

RAN itu, menurut dia, disusun dalam dalam lima pilar, yakni perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktivitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum. "Desain, proses dan implementasi rencana aksi nasional itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni lembaga swadaya masyarakat dan kerja sama lintas sektor dalam skala nasional," kata dia.

Luhut mengajak semua hadirin yang mewakili negara dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut secara bersama-sama. Menurut dia, diperlukan langkah yang komprehensif di level nasional maupun global untuk mengatasi masalah tersebut. Menanggapi ajakan tersebut, negara-negara peserta dialog mengaku siap melakukan langkah bersama pada tingkat regional dan global. "Sampah plastik laut merupakan bencana yang mengancam kita secara perlahan-lahan," kata Luhut. (*/PRO2)