Staf Ahli Gubernur Yanyan Ruchyansah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 1,76 persen hingga Juli 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Sumatera berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Capaian ini menunjukkan kondisi kenaikan harga barang dan jasa di Lampung relatif terkendali dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut hasil tersebut tidak lepas dari koordinasi dan upaya pengendalian harga yang dilakukan bersama berbagai pihak.

Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Senin (4/8/2026).

Rapat dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dan diikuti pemerintah daerah secara virtual.

Pemprov Lampung mengikuti rapat melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Yusharto mengatakan inflasi nasional menunjukkan tren perbaikan sejak pemerintah pusat dan daerah rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Oktober 2022.

Saat itu, inflasi nasional tercatat sebesar 5,95 persen. Hingga Juli 2026, angka tersebut turun menjadi 2,88 persen secara tahunan. Sementara itu, secara bulanan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga," ujar Yusharto.

Ia menyebut Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera. Sebaliknya, inflasi tertinggi di kawasan tersebut tercatat di Aceh sebesar 5,38 persen.

Yusharto juga meminta pemerintah daerah tetap mengawasi harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi yang masih menjadi penyumbang inflasi di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir cenderung mengalami penurunan di sebagian besar daerah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan Indonesia pada Juli 2026 mengalami inflasi tahunan sebesar 2,88 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen. Sementara secara bulanan terjadi deflasi 0,14 persen.

Menurut Ateng, penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama terjadinya deflasi.

Beberapa komoditas yang paling banyak menyumbang penurunan harga di antaranya bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat. Namun, harga beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan.

Ateng juga mengungkapkan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan deflasi terdalam di wilayah Sumatera. Kabupaten tersebut juga termasuk daerah dengan inflasi tahunan terendah di kawasan itu.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengatakan capaian inflasi Lampung merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.

Ia menjelaskan, inflasi Lampung secara bulanan turun dari 0,55 persen pada Juni menjadi minus 0,49 persen pada Juli 2026.

Sementara secara tahunan, inflasi turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen. Adapun inflasi tahun kalender turun dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen.

"Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan. Ini menunjukkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini kita lakukan telah memberikan hasil yang signifikan," ujar Yanyan.

Menurutnya, penurunan tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif.

Yanyan meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk mempercepat tindak lanjut pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gejolak harga.

Sistem tersebut perlu didukung pemantauan rutin terhadap produksi, distribusi, harga harian, ketersediaan pasokan, hingga perkembangan ekspektasi pasar.

"Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat," pungkasnya.

Pemprov Lampung berharap pengendalian inflasi yang terus dilakukan dapat menjaga daya beli masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.